ROLULUN, Kepulauan Tanimbar -* Pengelolaan anggaran pendidikan pada masa kepemimpinan mantan Kepala Sekolah SMP Negeri Rolulun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolnaris Jusuf Lury, menjadi sorotan tajam warga dan wali murid.
Mantan Kepsek tersebut disorot terkait dugaan mengkorupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP) siswa selama masa jabatannya.
Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat Desa Rolulun, sejumlah kejanggalan yang dilaporkan ke dinas pendidikan serta Inspektorat Daerah antara lain:
1. Dana BOS Diduga Tidak Transparan: Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) diduga tidak melibatkan Komite Sekolah dan orang tua siswa. Penggunaan dana untuk pemeliharaan, pengadaan buku, dan kegiatan kesiswaan dipertanyakan karena kondisi sekolah dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan.
2. Penyaluran Dana PIP Diduga Bermasalah: Sejumlah siswa yang tercatat sebagai penerima PIP di sistem Kemendikbud, mengaku tidak menerima dana secara utuh. Bahkan ada yang mengaku tidak pernah menerima buku tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) sama sekali.
“Anak kami dapat PIP, tapi tidak pernah cair penuh. Ada yang dipotong, ada yang tidak jelas. Dana BOS juga kami tidak pernah tahu penggunaannya. Kami minta ini diperiksa,” ungkap salah satu wali murid SMPN Rolulun yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga berharap, meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Sekolah, proses pemeriksaan tetap harus dilakukan untuk memastikan tidak ada kerugian negara dan kerugian hak siswa.
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Inspektorat Daerah, dan Kejaksaan Negeri serta polres Kepulauan Tanimbar untuk melakukan audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana BOS dan penyaluran PIP di era kepemimpinan mantan Kepsek tersebut.
“Kami minta APH periksa. Kalau mantan kepsek sudah pindah atau pensiun bukan berarti lepas tanggung jawab. Harus diaudit, terutama tahun-tahun terakhir dia menjabat,” tegas tokoh masyarakat Rolulun.
Hingga berita ini diterbitkan, Mantan Kepsek SMPN Rolulun, Apolnaris Jusuf Lury, belum berhasil dimintai klarifikasi.
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan segera memberikan penjelasan resmi terkait hasil monitoring pengelolaan dana di sekolah tersebut.
Di harapkan dari wakil Rakyat DPRD bisah mengungkap perilaku yang mencoreng dunia pendidikan di daerah ini berita akan berlanjut ke edisi berikutnya pungkas ( Sw)
