Garuda Tanimabar.com,- Saumlaki – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat sistem pemantauan politik nasional melalui penerapan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi salah satu daerah yang mulai mengimplementasikan aplikasi tersebut melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar, Saumlaki, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam agenda Asistensi Konsolidasi Data Politik dan Pemantauan Perkembangan Politik itu dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dr. Juliana Ch. Ratuanak, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), organisasi kemasyarakatan, partai politik, organisasi kepemudaan, serta sejumlah organisasi masyarakat lainnya.
Perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syahrul, menjelaskan bahwa SIMPOLDAGRI merupakan instrumen nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data politik dari tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.Menurutnya, aplikasi tersebut akan menjadi pusat data politik nasional yang mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan berbasis data sehingga memudahkan pemerintah dalam memantau dinamika politik di seluruh Indonesia secara real time.
“Melalui aplikasi ini, pemerintah pusat dapat memperoleh pembaruan data politik secara cepat sehingga perkembangan situasi politik di daerah dapat dipantau secara berkelanjutan,” ujar Syahrul.Ia menambahkan, selain memantau dinamika politik, SIMPOLDAGRI juga menghimpun berbagai data strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi.
Data yang terintegrasi dalam sistem tersebut meliputi profil politik daerah, data partai politik, data anggota legislatif, bantuan keuangan partai politik, hingga hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah yang seluruhnya tersimpan dalam satu platform digital nasional.
Selain itu, aplikasi ini juga menghasilkan laporan situasi politik yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan pertimbangan bagi kepala daerah, gubernur, hingga Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam mengambil kebijakan.Dalam arahannya, Syahrul juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat kualitas demokrasi dengan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab pada Pemilu 2029.
“Masyarakatlah yang akan menentukan arah demokrasi melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bagi para politisi, ketika terpilih jadilah pemimpin yang terbaik, dan apabila belum terpilih, jadilah pendukung yang baik bagi mereka yang mendapat amanah rakyat,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dr. Juliana Ch. Ratuanak menegaskan bahwa seluruh tahapan pesta demokrasi telah selesai dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu membangun daerah.Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurutnya, melalui implementasi SIMPOLDAGRI, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen menyampaikan informasi perkembangan politik daerah secara cepat, akurat, dan terintegrasi kepada pemerintah pusat melalui koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
“Kami berharap seluruh OPD dapat bersinergi mendukung Kesbangpol dalam menyajikan data politik yang valid sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar mampu menjadi daerah yang unggul dalam pelaporan perkembangan politik berbasis data kepada Kemendagri,” ujar Juliana.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir.
Usai menyampaikan sambutan, Wakil Bupati secara resmi membuka kegiatan sosialisasi yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, doa bersama, dan sesi foto bersama.
Penerapan SIMPOLDAGRI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola informasi politik nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan kondisi politik daerah yang terintegrasi, akurat, dan responsif sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi di Indonesia.
(Nikander Kafroly)